Rutan Kabanjahe Ikut Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lapas Siborong-borong

KARO - Untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) di Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Maka digelar bimbingan teknis (Bimtek) LKjIP, Rabu (11/09-2024) di Lapas Kelas II B, sesuai surat Kakanwil Kemenhumkam Sumut Nomor W.2-PR.03-29334 Tanggal 9 September 2024.

Baca juga: Saan Mustopa Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut Cukup Baik

Kegiatan berlangsung khidmat, yang dihadiri Rutan Kelas IIB Kabanjahe diwakili Kasubsi Pengelolaan, Sastra Barus SH, Kepala KPR Boni Manullang, Kasubsi Peltah Andry Petra Jaya Bangun dan operator LKjIP.

Baca juga: Presiden: Penyatuan Tanah dan Air Bentuk Kebinekaan dan Persatuan yang Kuat

Kalapas Kelas IIB Siborong-borong, Krisman Ziliwu SH mengatakan bimtek LKjIP sangatlah penting sebagai tujuan alat ukur pencapaian organisasi yang baik sesuai dengan koridor.

Begitu juga dengan memberikan suatu pemahaman mengenai cara menyusun laporan yang akurat, transparan dan akuntabel.

Baca juga: Bawa Air dan Tanah Deli, Gubernur Sumatera Utara Tanam Pohon Kemiri Toba di Titik Nol IKN Nusantara

"Kita harus tahu atau mengerti cara merencanakan program kerja, evaluasi kinerja serta menyusun laporan berdasarkan indikator yang terukur, "jelasnya.

Baca juga: Ikuti Peringatan Hari Kartini 2022 Secara Virtual, Gubernur Sumut Serahkan Penghargaan Kepada 33 Perempuan Berjasa dan Berprestasi Salah Satunya Guru Honor di Simalungun

Diharapkannya, kegiatan yang telah terlaksana semoga dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Rutan Kabanjahe. Sehingga dapat menyusun LKjIP yang lebih baik lagi kedepannya.

"Intinya Bimtek ini, instansi pemerintah termasuk Rutan Kabanjahe dapat menyusun laporan kinerja yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga soal akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, " ujar Krisman Ziliwu SH.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Alokasikan 40 Persen APBD untuk Belanja UMKM

(Anita Theresia Manua)